Indonesia kini berada di persimpangan jalan kebijakan publik terkait transisi energi. Dengan implementasi pajak karbon yang semakin ketat dan dorongan global untuk meninggalkan bahan bakar fosil, pemerintah dituntut melakukan langkah strategis. Ekonomi hijau bukan lagi sekadar narasi kampanye, melainkan prasyarat mutlak untuk mendapatkan pendanaan internasional seperti JETP (Just Energy Transition Partnership).
Transisi energi tidak boleh hanya dilihat sebagai beban anggaran, melainkan sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi yang harus dikelola dengan transparansi kebijakan yang solid.
Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan harga listrik tetap terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah saat transisi ke energi bersih dimulai. Alih-alih memberikan subsidi besar pada energi fosil yang tidak efisien, sebaiknya pemerintah mengalihkan anggaran tersebut ke skema pelatihan ulang tenaga kerja sektor batubara menuju sektor energi surya dan angin.
Kebijakan yang terlalu sentralistik seringkali mengabaikan kebutuhan lokal. Solusi yang lebih efektif adalah:
Politik global saat ini sangat mempengaruhi arah kebijakan energi kita. Ketegangan dagang antara kekuatan besar memaksa Indonesia untuk lebih mandiri secara teknologi. Penting bagi pemangku kebijakan untuk tidak terjebak dalam ketergantungan teknologi dari satu negara saja, melainkan mendiversifikasi kemitraan untuk menjamin keamanan energi jangka panjang.