Dunia saat ini berada pada titik nadir krusial terkait kebijakan publik mengenai transisi energi. Menjelang pertemuan iklim global pertengahan tahun 2026, negara-negara berkembang dan maju terjebak dalam dilema antara menjaga stabilitas ekonomi domestik atau memenuhi komitmen dekarbonisasi yang ambisius. Dinamika politik ekonomi ini menciptakan ketidakpastian baru bagi investor dan pembuat kebijakan di seluruh dunia.
Banyak negara, termasuk Indonesia, sedang mengevaluasi kembali peta jalan energi mereka. Tantangan utamanya adalah bagaimana melakukan transisi tanpa mengorbankan keterjangkauan energi bagi masyarakat kelas bawah.
Transisi energi bukanlah sekadar masalah teknis, melainkan pertarungan sengit antara prioritas politik jangka pendek dan keberlanjutan masa depan. Kebijakan 'Net Zero' tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan retorika tanpa insentif finansial yang nyata bagi negara berkembang.
Alih-alih sekadar memaksakan target persentase penurunan emisi, sebaiknya pemerintah mulai fokus pada insentif bagi industri manufaktur yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Pendekatan berbasis pasar, seperti pajak karbon yang terukur, dapat menjadi instrumen efektif jika diimbangi dengan subsidi silang untuk rumah tangga miskin.
Menjelang pertengahan 2026, arah politik global mengenai kebijakan energi akan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dunia untuk menyeimbangkan tuntutan elektoral domestik dengan komitmen jangka panjang. Tanpa sinergi antara kebijakan ekonomi yang pragmatis dan agenda lingkungan yang radikal, dunia berisiko mengalami kebuntuan kebijakan yang menghambat kemajuan ekonomi hijau.